investasi daerah adalah. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Berikutnya, strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi yaitu mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). investasi daerah adalah

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal. Saat itu, Clay membuat kompromi tersebut guna meredam perbedaan yang bisa mengancam pemisahan diri dari negara bagian yang tidak melarang perbudakan. M. Provinsi. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadidengan serta merta. 1 Pengertian Keuangan Daerah Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapatInvestasi adalah kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapat keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Iklim investasi bagi perusahaan asing - serta penanam modal dalam negeri - hampir pasti berbeda di setiap daerah bila langkah-langkah desentralisasi dilaksanakan. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup: • Kondisi ekonomi makro - termasuk stabilitas muncul adalah bagaimana strategi pengawasan yang dapat dilakukan agar kinerja dapat terpantau sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dalam mewujudkan perbaikan kebijakan dan rencana investasi. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan fitur kemitraan dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan pelaku usaha besar bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah. 9 Penyediaan infrastruktur sendiri memiliki arti kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau. Tulisan ini mencoba untuk. Oleh: Riris Prasetyo Ruang lingkup investasi yang kita coba diskusikan adalah investasi oleh Pemerintah Daerah, khususnya investasi dalam bentuk barang milik daerah. Daerah. 10. pengelolaan keuangan daerah telah diundangkan, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nom or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002). 4. Pendahuluan. com – Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di daerah. investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Hal ini tidak terlepas dari luasnya wilayah Indonesia,BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman. 1. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi beli surat berharganya dan. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). Salah satu kegiatan promosi yang sering dilakukan adalah pameran atau ekshibisi. 500. tugas SWI adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi ilegal oleh pihak. Pengertian Belanja Daerah. Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 2019/NO. INVESTASI. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat. Dengan cara ini, semua mengharapkan dari daerah semua investasi bisa dipercepat dan lapangan-lapangan kerja baru bisa dibuka lebih lebar untuk. 26. Dengan demikian, hal itu bisa meningkatkan pendapatan di daerah tersebut. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, dari tahun 2017 hingga 2018, jumlah investasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Kepala BKPM menyampaikan dalam siaran pers realisasi investasi triwulan I tahun 2021 bahwa capaian realisasi investasi Rp 219,7 triliun berkontribusi sebesar 25. 2. Investasi ini akan saling terkait terhadap PDB maupun pendapatan nasional, apabila investasi mengalami kenaikan, maka PDB pun akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Bupati adalah Bupati Klaten. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;. menentukan daya tarik suatu daerah terha-dap investasi daerah adalah faktor Kelemba-gaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Fisik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan uji regresi data panel untuk 26 propinsi selama periode 1984 -- 2002. daerah Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. (selaku penyusun. Wb. 14, 2014 • 0 likes • 17,389 views. BAB II PEJABAT. Dalam penghitungan ICOR, konsep investasi yang digunakan mengacu pada konsep ekonomi makro (nasional/daerah). Liputan6. 2. Pengertian Investasi Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi,. Di era otonomi daerah, daerah – daerah harus bersaing dengan daerah lainnya untuk menarik investasi. 00 WIB. Kerjasama Investasi Daerah Dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha. infrastruktur yang mendukung iklim investasi bagi peningkatan ekonomi nasional adalah adanya kesenjangan besarnya arus investasi dan kualitas infrastruktur yang sangat mencolok antar daerah di Indonesia (kesenjangan infrastruktur regional). 21. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Investasi) (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022; ACEH: 8 241,1: 7 904,7: 4 424,2: SUMATERA UTARA: 18. 2. dan pengembangan program investasi di daerah (Tayurskaya et al. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi a. KOMPAS. 22/1999) dan undang-undang tentang keseimbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat (UU No. berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undangan yang berlaku. Apa yang maksud dengan SILPA?. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. , (2017). Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber untuk mendanai belanja daerah yang tertuang di dalam APBD. Bahlil mengaku punya keyakinan bahwa pahlawan yang berada di garda terdepan yang akan mendorong realisasi investasi adalah para bupati di seluruh Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pemerintah daerah penerima investasi. Contoh belanja pegawai. Pada tahun 2002 dan 2003 KPPOD melakukan penelitian terhadap 134-200 Kabu-paten/Kota di Indonesia untuk mengetahui bobot masing-masing faktor tersebut. d. Biasanya, keuntungan dari investasi jangka pendek adalah diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun. Dalam ilmu ekonomi, arti investasi adalah aktivitas penanaman modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perolehan Awal Properti Investasi Pada saat pemerintah daerah memperoleh properti investasi baik melalui pembelian, transaksi non pertukaran (reklasifikasi), pemerintah daerah menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. 15. Berdasarkan hal tersebut. Sebagai lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri, target LPI adalah mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi. Selain harus mengevaluasi. sumber pendapatan daerah yang dapat dipakai oleh pemerintah daerah adalah pinjaman daerah. 2. Faktor-faktor penentu yang lain adalah konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah (APBN/APBD), dan ekspor. melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Selain itu, emas juga bisa dibentuk menjadi perhiasan. Sebab begitu investor memutuskan melepas aset, ia pun akan menerima uang yang diinvestasikan di awal. Menurut (Simamora, 2000) investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh. korelasi Perda Bermasalah serta yang menghambat investasi ke daerah adalah teori pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dalam pelaksanaan tugas tersebut, muncul asumsi-asumsi yang kurang tepat, baik di dalam lembaga itu sendiri maupun di luar lembaga seperti di pemerintah daerah itu sendiri, DPRD, dan masyarakat umum. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dimaksud adalah investasi swasta Kurniawan et al. Penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas, berupa uang dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha. kebijakan investasi adalah membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. 23 Tahun 2014; UU No. Baca Juga: TERJAWAB Sebutkan Dan Jelaskan Sebab-Sebab Yang Melatarbelakangi Sebuah Perusahaan Mengalami Risiko Likuiditas Noministnow: Contoh Makanan Fungsional Khas Daerah Di. Kondisi saat ini, menjadi faktor kunci pembangunan daerah adalah investasi riil di berbagai bidang proyek yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas reproduksi fasilitas manufaktur, meningkatkan daya saing, dan produk dan Akibatnya daerah terkendala menyediakan dana pendampingan investasi pemerintah di daerah sesuai rencana investasi sebagai biaya operasional dan pemeliharaan. daerah adalah sumber daya alam, sumber daya keuangan, keterbukaan informasi, nilai upah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, salah satu bentuk kewajiban. Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang) – Bagas Haryotejo | 3 Makro–dalam hal ini adalah stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, sosial, dan stabilitas politik; 2) Pemerintahan dan Kelembagaan– transparansi dan efisiensi dari kebijakan; perpajakan; pembangunan ekonomi daerah. Investasi Pemerintah Daerah atau disebut dana investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah yang dialoksikan dalam APBD. Investasi di Daerah Belum Merata, Ini Sebabnya. 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Badan Usaha dengan. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. instrumen investasi apa yang dapat dipilih, 3) ba-gaimana menentukan portofolio investasi yang optimal, 4) jika memang diperlukan kapan harus mengadakan hutang, dan 5) kapan harus me-lakukan pengeluaran dan berapa besarnya. 2022/No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 19, bahwa dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN. 2. Yang terakhir ini penting untuk menarik sebanyak mungkin investasi ke daerah. 52:2012). Investasi Pemerintah pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. 2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. Pada prinsipnya, tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah adalah untuk memberikan. Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan mendorong iklim investasi dan penanaman modal merata di semua daerah Indonesia. KEBIJAKAN INVESTASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM PERKEMBANGAN INVESTASI DI KOTA CIREBON Lisaidah Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yogyakarta, Indonesia Email: lisa_7sky@yahoo. Pada era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian setiap daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat. 1, LD. 593. 883,91 miliar pada tahun 2015 dan Rp50. Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga. daerah melalui instansi pemerintah daerah yang ditunjuk atau melalui pelayanan terpadu periizinan satu pintu/atap di daerah. Baca Juga. 17 September 2019. Salah satunya adalah Kompromi 1850 berisi lima ketentuan berbeda yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky. Kemampuan daerah untuk menggu-nakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktutertentu. Salah satunya adalah memacu investasi di daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. com Abstrak – Dalam kerangka pembangunan, salah satu hal penting bagi tercapainya pembangunan yang. Berdasarkan (BPS, 2013). Buku ini juga merangkum pandangan langsung tentang kebermanfaatan infrastruktur dari aspek ekonomi, sosial,. , 2018). investasi daerah adalah tenaga kerja. Perkembangan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun lima tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Sebagai apresiasi, BKPM memberikan penghargaan kepada daerah-daerah tersebut. Perusahaan investasi juga mengelola atau mengatur portofolio dari sekuritas. Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan i 1 2 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3 (KSAP) 4. aran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah. pengumpulan data primer melalui pendataan langsung di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara dan pengumpulan data sekunder. Indonesia, Pemerintah Pusat. 8, 33. Peraturan Menteri Keuangan, 19 TAHUN 2023. KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah. Tabel 4. Kawasan Industri Kawasan Industri & KEK. dan juga dalam upaya mempercepat laju perekonomian makro daerah adalah melalui peningkatan investasi swasta, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam bentuk investasi langsung. Faktor desentralisasi fiskal secara umum mampu mendorong. badan usaha Indonesia dimaksudkan di sini dapat membentuk perseroan terbatas (“PT”). Capaian Jabar ini menempati posisi teratas di Indonesia sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi selama tiga tahun berturut-turut dari 2020-2022. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru. Investasi yang dilakukan secara tepatdapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 06 3 AKUNTANSI INVESTASI 4 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 5 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 6 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 7 Akuntansi. selain di pusat telah terdapat 45 tim kerja SWI di daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatnya daya saing daerah, yang secara otomatis kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Infrastruktur. 325Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 24 6. 2 A. Makalah Investasi Daerah. 4 Sesuai UU No. rupiah, dana Dewan Pusat Investasi Daerah (DPID) 3,8 miliar rupiah sumbangan pihak ketiga PT. 8, 33. Luas wilayah dari Kabupaten Nunukan adalah 14. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). organisasi perangkat daerah. Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi. Dokumen ini disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan fiskal daerah. untuk peningkatan investasi daerah. Sedangkan Lincolin Arsyad (2002: 109) berpendapat bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 2014-2016. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. go. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu managemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan. 15. galan perkembangan ekonomi daerah sering tergantung pada apa yang terjadi pada tingkat kawasan. 2008-2010. Penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas, berupa uang dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah. 109. Investasi menurut Haming dan Basalamah (2003) Investasi merupakan pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva riil (seperti tanah, rumah, mobil dan sebagainya) atau aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di. dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1) Mengatur danPemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 28 menetapkan bahwa Daerah wajib dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat. Penggunaan data pertumbuhan ekonomi dalam harga berlaku, yangJAKARTA -- Provinsi Jawa Barat kembali meraih realisasi investasi tertinggi tahun 2022 sekitar Rp174 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2006-2007. Maka kebijakan dan langkah taktis yang mesti dilakukan untuk optimalisasi dan keberlangsungan investasi pemerintah di daerah adalah sebagai berikut; 1. Penasihat Investasi adalah pejabat yang rnernberi nasihat rnengenai pelaksanaan investasi Pernerintah D aerah. Pengaturan Pinjaman Dan Obligasi Daerah a. Upaya memperkuat daya saing daerah bukan proses sekali jadi. 3. dan pengembangan program investasi di daerah (Tayurskaya et al. 61 Tahun 1958; UU No. Variabel dependen yang digunakan adalah investasi daerah sedangkan variable-variabel independennya adalah tingkat keterbukaan daerah, panjang jalan, kapasitas sambungan listrik, kapasitas sambungan telpon, kapasitas. Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh pengeluaran Rekening Kas Daerah. korelasi Perda Bermasalah serta yang menghambat investasi ke daerah adalah teori pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. PENJELASAN. 28. (Eula Taylor) Contoh Investasi Daerah Di Pemda. Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Hal tersebut ditandai dengan meratanya investasi tidak hanya di Jawa, namun juga luar Pulau Jawa. daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp100 miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp90 miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp10 miliar. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan ekonomi nasional yang terbatas, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta. Para investor tentu memandang suatu daerah memiliki potensi atau tidak dengan melihat indikator tertentu. Sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. dengan daerah adalah (1) peranan baru dalam konteks persaingan pemasaran daerah yang senantiasa mengalami perubahan, dan (2) dampak dari terjadinya perubahan kondisi dan faktor-faktor yang berpengaruh. Yang kedua adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas asasAnalisis investasi publik adalah hal yang penting untuk mencari tahu apakah investasi yang akan dilakukan tersebut memiliki manfaat ekonomi maupun sosial dalam rangka peningkatan pelayanan publik. BKPM PIR.